Makassar – Meski status mereka hanya sebagai Pejabat Sementara (Pjs), sejumlah Ketua RT dan RW di Kota Makassar disebut masih memiliki peluang untuk maju kembali dalam pemilihan definitif. Hal ini diungkapkan oleh salah satu elite Partai Demokrat yang mengikuti secara dekat dinamika politik tingkat kelurahan dan kecamatan di Kota Daeng tersebut.
Namun menurut sumber internal Partai Demokrat, yang enggan disebutkan namanya, tidak ada aturan yang secara tegas melarang para Pjs untuk maju kembali selama memenuhi syarat administratif dan memiliki dukungan dari masyarakat.
“Jabatan Pjs itu sifatnya sementara, bukan diskualifikasi. Kalau dia masih punya dukungan dari warga dan kinerjanya selama ini dinilai baik, kenapa tidak? Itu tetap dimungkinkan secara aturan,” ujar sumber tersebut, Kamis (7/8/2025).
Isu Politisasi Jabatan Pjs
Meski demikian, pengangkatan Pjs RT/RW di sejumlah wilayah Makassar tak luput dari sorotan publik. Isu politisasi jabatan sempat mengemuka, di mana beberapa pihak menuding bahwa penunjukan Pjs cenderung tidak transparan dan sarat kepentingan politik, terutama menjelang Pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2025.
Baca juga: Deretan Proyek Mangkrak di Makassar, dari Karebosi Hingga RS Batua
“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita mendorong proses pemilihan RT/RW berjalan transparan, terbuka, dan demokratis. Partai Demokrat juga konsisten mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpinnya sendiri, termasuk di tingkat RT/RW,” tegasnya.
Peluang dan Tantangan Pjs Maju Kembali
“Kalau mereka bisa menunjukkan kinerja yang baik, aktif dalam pelayanan masyarakat, dan tidak memihak dalam urusan politik, maka warga akan menilai sendiri siapa yang layak dipilih. Tapi jika sebaliknya, tentu warga juga bisa memberikan sanksi moral lewat suara,” ungkap Anwar, pengamat politik dari Universitas Negeri Makassar.
Dorongan untuk Demokratisasi di Tingkat Akar Rumput
Pemkot juga memastikan bahwa tidak ada intervensi politik dalam proses penentuan calon, termasuk bagi para Pjs yang ingin maju kembali.
Kepala DPMK Makassar menyebut bahwa jadwal pemilihan definitif akan diumumkan setelah seluruh tahapan administrasi rampung. Termasuk sosialisasi kepada warga, pembentukan panitia independen, serta penyusunan daftar pemilih berbasis lingkungan.
“Kami ingin memastikan proses ini berjalan adil dan transparan. Semua warga berhak maju dan memilih, termasuk Pjs, selama tidak ada pelanggaran administratif dan etika,” ujarnya.
Kesimpulan
Meski menuai pro dan kontra, peluang para Pjs RT/RW di Makassar untuk maju dalam pemilihan definitif masih terbuka lebar. Segalanya akan sangat bergantung pada kinerja mereka selama menjabat dan bagaimana kepercayaan warga terhadap kepemimpinan mereka.
Demokrasi sejati memang dimulai dari tingkat paling bawah.
