Makassar – Kota Makassar kini masuk dalam daftar kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Temuan ini memunculkan kekhawatiran akan tingginya pengeluaran masyarakat, terutama di sektor transportasi, yang menjadi salah satu komponen utama pengeluaran rumah tangga.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan sistem transportasi terintegrasi.
Biaya Transportasi Jadi Kontributor Utama
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan biaya transportasi di Makassar menjadi salah satu penyebab membengkaknya pengeluaran warga. Mulai dari tarif angkutan umum, biaya bahan bakar, hingga layanan transportasi daring, semuanya mengalami tren kenaikan.
“Biaya hidup tinggi di Makassar salah satunya dipicu ongkos transportasi yang belum efisien. Masyarakat sering harus berganti moda, sehingga biaya perjalanan harian membengkak,” ujar anggota DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi, di Jakarta, Rabu (13/8).
Solusi: Transportasi Terintegrasi
Andi Rio menekankan perlunya percepatan pembangunan sistem transportasi yang menghubungkan seluruh moda, mulai dari angkutan kota, bus rapid transit (BRT), hingga layanan berbasis rel.
“Jika sistem transportasi terintegrasi berjalan baik, warga cukup membayar sekali untuk beberapa rute, waktu tempuh lebih singkat, dan biaya harian bisa ditekan,” jelasnya.
Ia juga menyarankan penerapan smart ticketing atau tiket elektronik yang berlaku lintas moda, seperti yang telah diterapkan di sejumlah kota besar dunia.
Baca juga: 70 Anggota Paskibraka Makassar Terima Atribut Latihan dari Kesbangpol
Dampak Ekonomi dan Sosial
Keterbatasan transportasi publik yang efisien membuat banyak warga Makassar memilih kendaraan pribadi, sehingga memicu kemacetan dan polusi. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga menggerus produktivitas masyarakat.
“Kota besar yang maju selalu ditopang oleh transportasi publik yang nyaman, aman, dan murah. Kalau Makassar ingin daya saingnya naik, transportasi terintegrasi adalah kunci,” kata Andi Rio.
Respons Pemkot Makassar
Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perhubungan menyambut baik dorongan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan, Muhammad Iqbal Asnan, mengungkapkan bahwa Pemkot telah memiliki rencana pengembangan transportasi terintegrasi yang menghubungkan BRT Mamminasata, angkutan kota, dan layanan feeder di permukiman.
“Kita sedang siapkan penataan rute, titik transit, dan sistem pembayaran elektronik. Harapannya, warga bisa beralih ke transportasi publik tanpa khawatir biaya membengkak,” ujarnya.
Harapan ke Depan
DPR mendorong agar pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan ikut memberikan dukungan anggaran dan regulasi. Program ini diharapkan dapat mengurangi biaya hidup warga Makassar, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas kota.
“Transportasi publik yang terintegrasi bukan hanya solusi teknis, tetapi juga langkah strategis untuk mengendalikan biaya hidup,” tegas Andi Rio.
