Makassar, Sulawesi Selatan — Dalam upaya mewujudkan birokrasi yang modern, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melakukan langkah proaktif dengan mengadakan konsultasi langsung ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kuat Pemkot Makassar dalam mempercepat reformasi birokrasi demi peningkatan pelayanan publik yang lebih prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kunjungan konsultatif tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Dr. H. M. Ansar, yang didampingi oleh tim dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Mereka bertemu langsung dengan jajaran pejabat strategis di lingkungan BKN RI guna membahas sejumlah isu penting terkait tata kelola kepegawaian dan percepatan implementasi reformasi birokrasi di tingkat daerah.
Mendorong Tata Kelola Kepegawaian yang Profesional dan Terintegrasi
Dalam pertemuan yang berlangsung produktif tersebut, Pemkot Makassar menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kepegawaian di lingkup pemerintah kota. Hal ini mencakup penyederhanaan birokrasi, sistem merit, digitalisasi layanan ASN, hingga peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Sekda Makassar, Dr. H. M. Ansar, menjelaskan bahwa konsultasi ini tidak sekadar ajang koordinasi administratif, melainkan wujud nyata dari semangat transformasi birokrasi.
“Kami ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi di Makassar tidak berhenti pada dokumen, tetapi menjadi gerakan nyata yang menyentuh seluruh aspek pelayanan publik. Karena itu, kami butuh arahan langsung dari BKN agar kebijakan kepegawaian di daerah tetap sinkron dengan kebijakan nasional,” ujarnya.
Respons BKN: Makassar Punya Potensi Jadi Role Model Daerah
Pihak BKN menyambut baik kedatangan rombongan Pemkot Makassar dan mengapresiasi keseriusan daerah tersebut dalam membangun birokrasi yang progresif. Direktur Pengawasan dan Pengendalian II BKN RI, Nurul Azizah, menyatakan bahwa Makassar memiliki potensi besar untuk menjadi contoh reformasi birokrasi di wilayah timur Indonesia.
“Kota Makassar punya SDM yang mumpuni dan semangat yang kuat untuk berubah. Jika dimaksimalkan, ini bisa menjadi model nasional dalam penerapan sistem merit dan manajemen ASN berbasis digital,” ucap Nurul.
Ia menambahkan bahwa BKN siap mendampingi proses transformasi birokrasi di Makassar, mulai dari asistensi teknis, pelatihan aparatur, hingga evaluasi sistem kepegawaian berbasis data dan kinerja.
Baca juga: Wawali Makassar Buka Ruang Kerja Sama Global Bersama ASITA dan PUM
Fokus Utama: Sistem Merit dan Penataan Struktur Organisasi
Pemkot Makassar menyadari pentingnya sistem ini dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan terbebas dari praktik nepotisme atau jual beli jabatan.
Melalui pertemuan dengan BKN, tim Pemkot Makassar menggali informasi teknis mengenai langkah-langkah konkret untuk membangun budaya kerja berbasis sistem merit.
Selain sistem merit, penataan struktur organisasi juga menjadi perhatian utama.
Digitalisasi Layanan ASN Jadi Prioritas
Pemkot Makassar menilai bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak dalam menjawab dinamika pelayanan publik modern.
“Digitalisasi akan mempercepat layanan sekaligus meminimalisir potensi penyimpangan. ASN juga akan lebih disiplin dan bertanggung jawab karena semua rekam jejaknya tercatat secara real time,” jelasnya.
Peningkatan Kapasitas ASN dan Kepemimpinan Transformasional
Selain aspek struktural dan teknologi, reformasi birokrasi yang berkualitas juga menuntut penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama di level kepemimpinan. Oleh karena itu, Pemkot Makassar berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan, workshop, serta pendidikan lanjutan.
Sekda Ansar menekankan bahwa pemimpin birokrasi masa kini harus mampu menjadi agen perubahan, bukan sekadar administrator.
“Kami butuh pemimpin yang tidak hanya tahu aturan, tapi juga mampu berpikir strategis dan inovatif. Kepemimpinan transformasional adalah kunci untuk menggerakkan birokrasi menuju arah yang lebih adaptif dan solutif,” tambahnya.
