Makassar — Pemerintah Kota Makassar secara resmi membuka lelang terbuka secara nasional untuk sembilan jabatan tinggi pratama atau eselon II. Proses seleksi ini menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan kompetensi dalam pengisian jabatan publik yang strategis.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap posisi strategis diisi oleh aparatur yang benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan visi sejalan dengan arah pembangunan Kota Makassar,” tegas Danny Pomanto dalam keterangannya kepada media, Selasa (tanggal disesuaikan).
9 Jabatan Eselon II yang Dibuka untuk Lelang Nasional
Berikut adalah daftar sembilan posisi jabatan tinggi pratama (JPT) eselon II di lingkungan Pemkot Makassar yang dilelang secara terbuka:
-
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
-
Kepala Dinas Perpustakaan
-
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
-
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
-
Kepala Dinas Sosial
-
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
-
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
-
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)
-
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Baca juga: Launching Urban Farming, Melinda Aksa Sebut Budidaya Maggot Sangat Penting Untuk Ramah Lingkungan
Seleksi Jabatan Eselon II Dilakukan Secara Terbuka dan Transparan
Lelang jabatan ini dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai dengan amanat Undang-Undang dan peraturan terkait tentang manajemen ASN. Proses seleksi meliputi beberapa tahapan, antara lain:
-
Pengumuman resmi dan pendaftaran peserta
-
Seleksi administrasi
-
Penulisan makalah
-
Assessment kompetensi dan wawancara
-
Rekomendasi akhir dari Panitia Seleksi (Pansel)
Peluang Bagi ASN Profesional dari Seluruh Indonesia
Langkah lelang terbuka secara nasional ini menandakan komitmen Pemkot Makassar dalam membuka peluang seluas-luasnya bagi aparatur sipil negara (ASN) profesional untuk berkarier dan mengabdi di Kota Makassar.
“Kami mencari yang terbaik, tidak hanya dari internal Makassar, tetapi juga dari luar daerah. Siapa pun bisa ikut, selama memenuhi syarat dan memiliki visi yang sejalan dengan arah pembangunan kota,” ungkap salah satu anggota Panitia Seleksi.
Penutup: Lelang Jabatan sebagai Bentuk Transformasi Birokrasi di Makassar
Lelang nasional sembilan kursi jabatan eselon II ini merupakan langkah maju Pemerintah Kota Makassar dalam membangun sistem pemerintahan yang terbuka, profesional, dan akuntabel.
Dengan semangat kolaborasi dan profesionalitas, Kota Makassar menegaskan diri sebagai salah satu daerah yang siap menjadi model tata kelola pemerintahan modern di Indonesia.
